Siap memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang bermutu dan profesional, baik untuk kepentingan ranah pribadi maupun kelembagaan di wilayah Jambi.
Hubungi Wajdi, S.H. SekarangWajdi, S.H., CPLA, CPM adalah aparat penegak hukum dan alumni Hukum Internasional Universitas Andalas tahun 1996. Memegang legalitas resmi dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di bawah nomor register A.96.10731, beliau memiliki misi menyelenggarakan pembelaan hukum dengan mengintegrasikan kaidah hukum formil dan materil secara cermat.
Memiliki rekam jejak yang solid, beliau pernah beracara di Mahkamah Konstitusi RI untuk sengketa Pilkada, menjadi Tim Asistensi Gubernur Jambi untuk perkara Pulau Berhala, serta Penasihat Hukum Rektor Universitas Jambi. Kiprah beliau juga dipercaya oleh berbagai entitas besar seperti PT Maxpower Indonesia, Perum Perumnas Jambi, hingga BUMD Jabung Barat Sakti.
Sejak 1996
Dedikasi Penegakan Hukum
A.96.10731
Nomor Register PERADI
Menjadi penyelenggara utama pelayanan bantuan hukum di Jambi, sebagai kantor hukum (law office) yang bermutu dan profesional.
Menyelenggarakan pembelaan dan bantuan hukum sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat dengan mengintegrasikan antara kaedah-norma hukum formil dengan materil serta strategi pembelaan menurut hukum acara yang berlaku, demi meningkatkan manfaat jasa profesi Advokat/Pengacara serta menunjang pertumbuhan kesadaran hukum warga negara.
Pendampingan dan advokasi hukum khusus untuk sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum di tingkat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Solusi penyelesaian perkara secara cermat baik melalui jalur pengadilan sesuai hukum acara (Litigasi), maupun jalur di luar pengadilan seperti arbitrase, musyawarah, dan Islah demi kepentingan klien.
Layanan penyusunan Kontrak Internasional, pembuatan MoU, franchising contract, penentuan pilihan hukum (choice of law), serta penyelesaian sengketa hukum lintas negara (transnational disputes).
Menyelesaikan permasalahan terkait PTUN, sengketa perburuhan atau ketenagakerjaan, perpajakan, imigrasi, pengurusan perizinan (IMB, SIUP, TDP), hingga Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta, paten, dan merk.
Pendampingan dan pembelaan hukum untuk berbagai tindak pidana, termasuk kasus korupsi, narkotika, penyelundupan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kejahatan anak, dan tindak pidana konvensional lainnya.
Pelayanan hukum yang mencakup ranah keluarga (perceraian, waris, adopsi anak), sengketa dagang, masalah pertanahan, perbankan dan kredit macet, hingga pendirian perusahaan (PT, CV) serta merger dan akuisisi.
Melalui litigasi, upaya hukum yang ditempuh dalam menyelesaikan perkara/kasus ditangani menurut ketentuan hukum acara di pengadilan (KUHAP - HIR/Rbg).
Teknis bantuan hukum dalam mencapai solusi yang benar dan adil dengan tetap berpijak kepada kepentingan klien. Upaya melalui jalur di luar pengadilan seperti arbitrase, islah, maupun musyawarah (adat recht).
Berkomitmen penuh terhadap setiap perkara yang dipercayakan klien.
Komunikasi terbuka dan jelas di setiap tahapan proses hukum.
Terdaftar resmi dan tunduk pada kode etik profesi advokat PERADI.
Advokat/Penasihat Hukum Rektor Universitas Jambi
Tim Asistensi Gubernur Jambi — Sengketa Pulau Berhala
Advokat Mahkamah Konstitusi R.I. — Pilkada Kerinci 2008
Dalam sengketa konstruksi, tuduhan bahwa mutu beton tidak sesuai spesifikasi bukan semata-mata persoalan teknis. Ketika tuduhan tersebut dijadikan dasar gugatan perdata, persoalan teknis harus diterjemahkan ke dalam unsur-unsur hukum yang dapat dibuktikan.
Baca Selengkapnya →
Dalam praktik litigasi perdata, salah satu persoalan yang paling menentukan bukan semata-mata apakah seseorang mengalami kerugian, melainkan dari mana kewajiban hukum yang dilanggar itu berasal. Jika kewajiban lahir dari perjanjian dan yang dilanggar adalah prestasi sebagaimana diperjanjikan, konstruksi hukumnya pada prinsipnya adalah wanprestasi. Sebaliknya, apabila perbuatan yang menimbulkan kerugian merupakan pelanggaran terhadap hak atau kewajiban hukum yang berada di luar atau melampaui
Baca Selengkapnya →
Konstatering atau pencocokan objek eksekusi terhadap putusan pengadilan bukanlah sekadar kegiatan administratif atau formalitas sebelum eksekusi. Dalam perkara yang objeknya berupa tanah dengan luas yang sangat besar, konstatering memiliki fungsi fundamental untuk memastikan bahwa objek yang hendak dieksekusi benar-benar merupakan objek yang dimaksud dalam putusan, memiliki letak, luas dan batas yang dapat diidentifikasi secara objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum.
Baca Selengkapnya →
Sengketa pertanahan yang melibatkan tanah ulayat, kawasan hutan, Hak Guna Usaha (HGU), pengukuran kadaster dan pelaksanaan eksekusi tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat siapa yang memegang dokumen hak atau apakah suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah objek tanah yang disengketakan dan akan dieksekusi benar-benar jelas, terukur, berbatas dan identik dengan objek yang telah diperiksa serta diputus oleh pengadilan.
Baca Selengkapnya →
Dalam perkara perdata mengenai tanah, persoalan hukum tidak selalu berhenti pada pertanyaan siapa yang berhak. Persoalan yang tidak kalah fundamental adalah tanah yang mana yang sebenarnya menjadi objek sengketa dan apakah objek tersebut tetap identik ketika putusan dilaksanakan melalui eksekusi.
Baca Selengkapnya →
Perkara tindak pidana narkotika sering kali menghadirkan persoalan serius mengenai batas antara penguasaan atau penyimpanan narkotika dan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai peredaran narkotika.
Baca Selengkapnya →
Penegakan hukum tindak pidana narkotika menuntut ketegasan terhadap peredaran gelap narkotika, namun ketegasan tersebut tetap harus berjalan dalam koridor asas legalitas, asas culpabilitas, due process of law, dan prinsip pembuktian yang sah.
Baca Selengkapnya →
Konstatering memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek tanah, khususnya untuk memastikan letak, batas, luas, dan identitas objek yang akan dieksekusi. Namun, konstatering bukanlah forum untuk mengulang pembuktian perkara pokok, memperbaiki kekurangan identifikasi objek, atau membentuk objek eksekusi baru.
Baca Selengkapnya →
Penggunaan BPKB milik orang lain sebagai jaminan pembiayaan tanpa persetujuan pemilik dapat menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya ketika BPKB tersebut sebelumnya berada dalam penguasaan seseorang berdasarkan hubungan hukum yang pada awalnya sah.
Baca Selengkapnya →